Semua Berita

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 31/2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45/2009.  Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.  Terkait dengan hal tersebut di atas dan sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, pada tanggal…

Bertempat di Rumah KEHATI (Ruang Rapat Jenggala) pada hari Kamis, 6 April 2023 dilaksanakan kegiatan Kopi Darat EAFM dengan topik “Sampai di Mana EAFM Kita: Tantangan Implementasi Integrasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan Pasca PP No 11/2023 tentang PIT (Penangkapan Ikan Terukur). Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Puasa 1444 H ini berlangsung dengan cukup produktif melalui diskusi-diskusi yang seru seputar perikanan di Indonesia terutama terkait dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diimplementasikan di Indonesia. Bapak Hary Cristijanto dari Direktorat PSDI, DJPT KKP menyebutkan bahwa Penangkapan Ikan Terukur diarahkan sebagai bagian dari revitalisasi perikanan tangkap. Empat aspek utama…

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KDPS) menjadi ketertarikan dan perhatian banyak orang. Hal ini mendorong peningkatan permintaan pasar dan berpotensi mengakibatkan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak terkontrol yang mengarah pada terjadinya kerusakan habitat. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Derawan akan menurun drastis, hal ini terlihat dari laporan hasil penilaian EAFM di KKP3K KDPS tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah perahu dimana sebelumnya pada tahun 2015 ada 810 unit perahu menjadi 1.029 unit pada tahun 2020, produksi hasil tangkapan sebelumnya…

Pengelolaan perikanan yang lestari merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 dan ditegaskan kembali dalam perbaikannya, pada UU Nomor 45 Tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri. Perihal pengelolaan terintegrasi ini kemudian tertuang dalam model pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management, selanjutnya disingkat EAFM) yang saat ini telah diamanatkan pada Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap…

Pertemuan Stakeholder Perikanan Tangkap atau Kopi Darat EAFM ke-9, dilaksanakan di ruang pertemuan Arwana GMB II, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tanggal 23 Januari 2020. Pertemuan kali ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap. Narasumber adalah Dirjen Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, ST. M.Sc dan Ketua Komnas Kajiskan Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc, serta moderator adalah Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Dr. Ir. Luky Adrianto. Tema diskusi adalah Potensi, Alokasi, dan Peluang Pemanfaatan SDI di WPP 711. Pemanfaatan SDI di WPP 711 harus dilandasi data, khususnya dengan…

Oleh: Dita Larasati (Capture Fisheries Assistant WWF-Indonesia) Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia telah dilaksanakan pada November 2015 lalu di Bali. Simposium ini dihadiri oleh 75 pemakalah terpilih yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka tentang perikanan karang di Indonesia, tiga aspek yang menjadi fokus dalam simposium ini yaitu biologi-populasi-ekologi,…

Sejak tahun 2012, WWF-Indonesia bekerja sama dengan Learning Center (LC) EAFM dari beberapa kampus di Indonesia, untuk melakukan penilaian performa pengelolaan perikanan tangkap dengan menggunakan indikator EAFM. Lokasi yang dinilai performa pengelolaan perikanannya, meliputi unit pengelolaan berbasis kabupaten, propinsi, dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Hasil penilaian EAFM secara detil dapat dilihat dan diunduh dalam 19 laporan EAFM yang disusun oleh setiap LC EAFM di lokasi masing-masing, yaitu: 2012 - EAFM Ikan karang dan Tuna Wakatobi _ UHO Kendari 2012 - EAFM Ikan karang dan Udang Kab. Berau _…

Salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat adalah krustasea – seperti udang, lobster, kepiting, dan rajungan. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari komoditas perikanan ini pada tahun 2010-2014 mencapai 6,8 triliun, atau 5.98 % dari total GDP Indonesia dari sektor perikanan tangkap di tahun 2014. Bahkan, rajungan merupakan komoditas andalan ekspor ke Ameriska (56 %) dan Jepang (26 %). Keputusan Menteri…

Pada tanggal 15-16 Mei 2017, digelar Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Krustasea Berkelanjutan di Gedung Mina Bahari (GMB) 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jln. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Atas kerja sama WWF-Indonesia dengan Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN), Institut Pertanian Bogor (IPB), Yayasan TAKA, serta beberapa pihak terkait lainnya. Banyak penelitian dan kajian ilmiah terbaru terkait perikanan krustasea yang dihasilkan. Berikut adalah materi-materi yang diberikan oleh pembicara Simposium Nasional Krustasea 2017: KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN KRUSTASE DI WPP-NRI…

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing atau kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak terlaporkan, dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku telah menjadi isu bersama untuk diberantas praktiknya di Indonesia. Terutama apabila melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya IUU Fishing diantaranya penurunan stok ikan, rusaknya ekosistem, ketiadaan data serta dampak lain yang sangat merugikan perikanan di Indonesia. Dalam rangka memerangi praktek IUU Fishing di Indonesia, diperlukan data yang kuat dan akurat yang akan menjadi landasan tindak lanjut dalam upaya pemberantasannya. Data tersebut diambil terhadap praktik-praktik perikanan yang terjadi melalui survey independen secara langsung di lapangan dengan menggunakan formulir penilaian…