Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KDPS) menjadi ketertarikan dan perhatian banyak orang. Hal ini mendorong peningkatan permintaan pasar dan berpotensi mengakibatkan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak terkontrol yang mengarah pada terjadinya kerusakan habitat. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Derawan akan menurun drastis, hal ini terlihat dari laporan hasil penilaian EAFM di KKP3K KDPS tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah perahu dimana sebelumnya pada tahun 2015 ada 810 unit perahu menjadi 1.029 unit pada tahun 2020, produksi hasil tangkapan sebelumnya sebanyak 1.647,13 ton/tahun dan sekarang mengalami penurunan 827,25 ton/tahun, dan jumlah kapasitas penangkapan sebelumnya sebesar 352.222.279,20 ton/trip-tahun/unit dan sekarang mengalami penurunan 224.728.512,62 ton/trip-tahun/unit. Dari data tersebut bisa jadi untuk beberapa tahun ke depan, sumber daya kelautan dan perikanan tidak akan bisa dinikmati lagi oleh generasi penerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan atau mitra dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Derawan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan.
Hasil tangkapan di KDPS. © Yayasan WWF Indonesia / Inayah
Ditetapkannya KKP3K KDPS melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 menjadi salah satu bentuk pengelolaan dalam melindungi sumber daya yang ada. Pengelolaan dengan pendekatan secara integrasi yang mencakup aspek sumber daya dan ekosistem serta aspek sosial yang dibalut dengan kebijakan perikanan yang tepat juga sangat diperlukan saat ini. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Pendekatan ini berorientasi pada pengelolaan perikanan berkelanjutan yang mengarah pada keseimbangan kelestarian ekosistem, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola atau kelembagaan yang terpadu.
Yayasan WWF Indonesia dengan dukungan European Union (EU) Ocean Governance Project saat ini sedang mengimplementasikan program FIP (Fisheries Improvement Program) salah satunya mendukung kajian EAFM di KKP3K KDPS berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur berkolaborasi dan Universitas Mulawarman Samarinda pada bulan Maret hingga Juni 2021.
Narasumber dari Fakultas Perikanan dan Imu Kelautan Universitas Mulawarman Samarinda dalam diseminasi kajian EAFM (kiri atas – bawah); Heru Susilo, Erwiantono, Julian.
Dari hasil kajian EAFM selanjutnya dilakukan diseminasi pada Bulan April 2022 secara online melalui zoom meeting, di hadiri oleh 41 orang peserta yang berasal dari beberapa pemangku kepentingan dan mitra strategis di KDPS berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Berau, dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak. Hasil analisis dan penilaian EAFM dari kriteria tiap domain diantaranya pada domain sumberdaya ikan nilai komposit (132,00) yang berarti kurang, domain habitat dan ekosistem nilai komposit (204,58) yang berarti baik, domain teknik penangkapan ikan nilai komposit (225,00) yang berarti baik, domain ekonomi nilai komposit (255,00) yang berarti baik sekali, domain sosial nilai komposit (190,00) yang berarti sedang, dan kelembagaan menunjukkan bahwa nilai komposit tertinggi yakni (258,30) yang berarti baik sekali.
Secara keseluruhan hasil penilaian EAFM di Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya masuk dalam kategori baik dan terdapat beberapa rekomendasi yang disepakati bersama dari diseminasi yang dilakukan. Adapun rekomendasi rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di KKP3K KDPS, antara lain: domain Sumber daya Ikan yakni melalui Penguatan basis data sumber daya ikan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; Penguatan regulasi dan perijinan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; domain habitat dan ekosistem yakni melalui Sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelestarian habitat dan ekosistem perairan, terutama pada pengendalian limbah dan pengelolaan lamun, mangrove, dan terumbu karang; Sosialisasi dan advokasi terkait hasil kajian yang berhubungan dengan habitat dan ekosistem perairan termasuk adanya integrasi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan; Domain teknik penangkapan ikan yakni melalui Program pendampingan dan pelatihan terkait dengan kapasitas hasil tangkapan dan penangangan hasil tangkapan, rencana bisnis, dan memperkuat pengawasan pada pemasaran hasil perikanan; Dukungan desain program termasuk pembiayaan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan oleh instansi terkait; Domain ekonomi yakni melalui Pelatihan dan pemberdayaan rumah tangga perikanan untuk perolehan nilai tambah produk perikanan; Sinergi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi dan keterlibatan nelayan dalam program pembiayaan usaha mikro; Domain sosial yakni melalui Revitalisasi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat nelayan; dan domain kelembagaan yakni melalui Pembentukan kelompok kerja yang dikoordinasi satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi dalam penyelesaian konflik perikanan, pengawasan terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
Rencana aksi EAFM ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah, akademisi dan pelaku kegiatan perikanan pada periode tahun 2023 – 2024 untuk wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan revisi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K KDPS dan kajian potensi sumberdaya ikan dalam rangka mendukung program KKP.
