Bertempat di Rumah KEHATI (Ruang Rapat Jenggala) pada hari Kamis, 6 April 2023 dilaksanakan kegiatan Kopi Darat EAFM dengan topik “Sampai di Mana EAFM Kita: Tantangan Implementasi Integrasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan Pasca PP No 11/2023 tentang PIT (Penangkapan Ikan Terukur).
Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Puasa 1444 H ini berlangsung dengan cukup produktif melalui diskusi-diskusi yang seru seputar perikanan di Indonesia terutama terkait dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diimplementasikan di Indonesia.
Bapak Hary Cristijanto dari Direktorat PSDI, DJPT KKP menyebutkan bahwa Penangkapan Ikan Terukur diarahkan sebagai bagian dari revitalisasi perikanan tangkap. Empat aspek utama perikanan tangkap yang merupakan prinsip EAFM (lingkungan, ekonomi, biologi, dan social) menjadi input untuk membangun mekanisme PIT. Kuota diarahkan untuk industri, kegiatan bukan untuk tujuan komersial, dan nelayan local (dimana nelayan skala kecil menjadi bagian dari ini). Penghitungan kuota penangkapan ikan dibagi untuk tuna cakalang yang menggunakan produksi rata-rata 5 tahun terakhir, berdasar atas data 15 tahun data statistik tangkapan dan catch limit dari RFMO. Sementara untuk spesies non tuna cakalang menggunakan pendekatan yang sama, kecuali data catch limit dari RFMO.
Selain dari DJPT, hadir juga narasumber dari Direktorat KKHL yaitu Bapak Amehr Hakim. Beliau menyampaikan beberapa hal-hal penting terkait konektivitas antara habitat dan ekosistem dengan perikanan. Perluasan Kawasan masih diperlukan untuk mengejar target 30 by 30 (2030). Untuk meluaskan Kawasan konservasi, KKHL menyusun dan menganalisis data spasial yang saat ini masih membutuhkan tambahan data (karena saat ini ketersediaan masih terbatas). Perlindungan perikanan juga ditujukan untuk biodiversity dan perikanan berkelanjutan, termasuk karbon biru.
Dalam kesempatan ini, hadir pula narasumber dari Yayasan WWF Indonesia yang diwakili oleh Dr. Imam Musthofa Zainudin. Beliau menyampaikan untuk menuju Blue Economy, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhitungkan antara lain proses perizinan meliputi: akuntabilitas, transparansi, berkeadilan; Akurasi data; Monitoring – Controlling – Surveillance. Beliau juga menyampaikan bahwa EAFM bukan hanya indicator, tapi satu set alat manajemen untuk mengelola perikanan yang didasarkan atas indicator yang terdapat pada enam domain dan dapat digunakan untuk mengawal Penangkapan Ikan terukur
Untuk MPA dashboard saat ini ada EVIKA yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan Kawasan dan meningkatkan pengelolaan. Mekanisme yang sama juga sudah ada pada perikanan tangkap dengan indicator EAFM yang digunakan untuk pengukuran fisheries yang sudah didukung dengan SK DJPT untuk menjadi management plannya perikanan, yang nanti dapat terintegrasi dengan MPA yang berada di dalam WPP. (Admin EAFM)
