Oleh Tim Coral Triangle / WWF-Indonesia
Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten di kawasan yang terdapat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan 573 diperhitungkan memiliki kekayaan sumberdaya perikanan, yang hingga saat ini belum dikelola dengan baik . Kebijakan perikanan yang dilakukan dengan pendekatan ekosistem perlu dilaksanakan untuk memastikan tercapainya perikanan berkelanjutan di Kabupaten tersebut.
WWF-Indonesia sebagai bagian National Working Group II untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM), bekerjasama dengan Universitas Kristen Artha Wacana dan Politeknik Pertanian Kupang telah menilai performa pengelolaan perikanan di Kabupaten ini dengan indikator EAFM pada 2013 yang memberikan rekomendasi bahwa hasil pengelolaan perikanan di kawasan ini bernilai sedang.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan perikanan EAFM tersebut, WWF-Indonesia pada tanggal 14-15 Agustus 2014 lalu, bersama dengan tim Politeknik Pertanian Kupang, selaku learning center EAFM di Nusa Tenggara Timur mengadakan diseminasi penelitian hiu, pari manta, dan perikanan berkelanjutan berbasis EAFM di Kabupaten Manggarai Barat. Bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Labuhan Bajo, kegiatan ini diikuti sejumlah pemangku jabatan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Balai Taman Nasional Komodo, serta pihak-pihak terkait seperti perwakilan nelayan, dive operator, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
Salah satu permasalahan yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah minimnya ketersediaan data terkait dengan indikator habitat dan ekosistem, sumber daya ikan, dan teknologi penangkapan ikan yang memunculkan warna merah (bernilai buruk). Melalui pertemuan ini, dilaksanakan klarifikasi oleh tim penilai dengan stakeholder terkait. Beberapa poin mengalami perubahan nilai, diantaranya mengenai jumlah kasus pelanggaran di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pihak Taman Nasional Komodo yang diwakili Lukman Hidayat menyebutkan bahwa nilai pelanggaran dalam laporan EAFM tersebut terlalu tinggi. Hal tersebut tidak seperti yang tercantum dalam laporan yang dimiliki oleh pihak Balai. Namun tim ahli menjelaskan bahwa nilai bisa berubah asalkan ada data yang berkaitan dengan indikator penilaian tersedia.
Pada akhir pertemuan, dirumuskan beberapa hal sekaligus rencana tindak lanjut yang disepakati oleh para peserta. Diantaranya tim ahli akan menyusun naskah akademis berdasarkan hasil diseminasi tersebut terkait dua hal, yakni perlindungan hiu dan pari manta dan perikanan berkelanjutan. Sedangkan tindaklanjutnya adalah pembentukan kelompok kerja lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengawal penerapan EAFM yang akan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati.
