Oleh:Chiquita Tri Rezki
Pada Kamis, 17 Oktober 2013 lalu dalam rapat perkembangan implementasi EAFM yang bertempat di Bogor telah diluncurkan situs web National Working Group (NWG) 2 tentang Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) www.eafm-indonesia.net , yang diresmikan oleh Kepala Sub Direktorat Laut Territorial dan Kepulauan, Direktorat Sumber Daya Ikan, Ibu Ir. Erni Widjajanti, M.Ag.Buss. Situs web ini merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dengan tampilan dan informasi yang telah diperbarui dan memiliki fungsi utama sebagai database pengelolaan sumber daya perikanan tangkap Indonesia.
Rapat perkembangan implementasi EAFM ini dibuka dengan pemaparan mengenai perkembangan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Kabupaten Flores Timur dan Wakatobi, perkembangan kebijakan EAFM di tingkat nasional, dilanjutkan dengan pengisian matriks progres implementasi National Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI – CFF) goal 2 Tahun 2010 – 2013, dan matriks usulan implementasi National Plan of Action CTI – CFF goal 2 Tahun 2014 – 2016.
Pemaparan pertama disampaikan oleh Ir. M.I. Erna Di Silva, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Flores Timur, mengenai perkembangan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem. Ada beberapa hal yang menjadi ancaman keberlanjutan perikanan di Flores Timur, yaitu bergesernya pola penangkapan ikan dari tradisional ke arah praktik penangkapan yang merusak, seperti penggunaan bom dan potassium sianida, serta meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan di wilayah Indonesia timur. Praktik negatif ini sayangnya belum diimbangi dengan pendataan dari sisi sumber daya ikan, ekosistem, teknik penangkapan, sosial ekonomi, dan kelembagaan sebagai dasar pembuatan pengelolaan perikanan sehingga dapat berdampak semakin tidak terarahnya kebijakan yang berpotensi mengakibatkan deplesi sumber daya perikanan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, DKP Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan WWF melaksanakan kegiatan survei data untuk penilaian performa pengelolaan perikanan dengan menggunakan indikator EAFM dan perikanan umpan untuk huhate, sebagai bahan penyusunan kebijakan (Peraturan Bupati) tentang perikanan yang berkelanjutan.
Pemaparan kedua mengenai perkembangan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Kabupaten Wakatobi disampaikan oleh Bapak Radini dari DKP Wakatobi. Di Kabupaten Wakatobi ancaman – ancaman perikanan yang terjadi sedikit banyak sama dengan yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Bekerja sama dengan joint program WWF-TNC, Pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah mengawali program – program lebih awal, dengan telah tersedianya rencana strategis tentang pengelolaan terumbu karang dan di masing masing desa, serta peraturan daerah dan kebijakan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan, dan RTRW selain itu juga telah tersedianya peraturan bupati dan peraturan desa tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL), dan mendorongkan adanya peraturan daerah untuk perikanan berkelanjutan yang berbasis dari hasil penilaian indikator EAFM.
Pemaparan ketiga mengenai perkembangan adopsi kebijakan EAFM di tingkat nasional dilakukan oleh Abdullah Habibi dari WWF-Indonesia (WWF-ID), sebagai wakil dari National Working Group 2 on EAFM. Saat ini Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Sumber Daya Ikan sudah bergerak maju dengan menyetujui adanya indikator EAFM sebagai dasar dalam pembuatan pengelolaan perikanan. Ke depannya, Direktorat Sumber Daya Ikan – Kementerian Kelautan Perikanan akan mendukung pengadopsian indikator EAFM ini melalui pembuatan peraturan khusus. Selain itu, untuk mendukung implementasi EAFM, NWG 2 sepakat untuk membangun Standar Kerja Khusus yang disusun dengan tujuan agar ke depannya seluruh stakeholder perikanan memiliki basis yang sama tentang EAFM, baik dari tingkat pengelola di daerah hingga pengambil kebijakan. Saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Direktorat Sumber Daya Ikan (Dit. SDI), dan National Working Group 2 Coral Triangle Initiative (NWG 2 – CTI) tengah bekerja sama dan berkoordinasi dalam proses dan tahapan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) EAFM.
Pertemuan ini ditutup dengan pengisian matriks progres implementasi National Plan of Action CTI – CFF goal 2 Tahun 2010 – 2013, dan matriks usulan implementasi National Plan of Action CTI – CFF goal 2 Tahun 2014 – 2016 oleh para peserta yang antara lain terdiri dari: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen. KP3K), Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Direktorat Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen. PT) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen. P2HP), dan WWF-ID.
