Semua Berita

Perairan kepulauan Alor terkenal memiliki keanekaragaman sumber daya perairan dan laut yang tinggi. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KEPMEN KP) Nomor 106 Tahun 2023 dengan nomenklatur Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola sebagai Taman Perairan yang memiliki kawasan seluas 277.072,60 hektar. Kawasan konservasi perairan memiliki manfaat utama untuk melindungi struktur keanekaragaman hayati (genetika, spesies dan ekosistem), meningkatkan produksi perikanan, sebagai tempat rekreasi dan pendidikan, mengurangi dampak perubahan iklim global, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian Masyarakat. Lebih dari 202.890 (95%) masyarakat kabupaten Alor…

Oleh: Faridz Rizal Fachri (On behalf of: Yayasan Pesisir Lestari)   Sidat merupakan spesies ikan dari famili Anguilidae dan termasuk ikan tipe catadromous yang bernilai penting dalam menunjang sumber pangan lokal dan perekonomian bagi masyarakat (Arai & Chino, 2019; Arai, 2020). Ikan ini menjadi komoditas ekspor dengan tujuan utama pasar Asia Timur, terutama dari jenis Anguilla bicolor bicolor (Arai et al., 2016). Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri merupakan salah satu wilayah DAS di Jawa Barat yang menjadi jalur ruaya habitat utama ikan sidat dari jenis Anguilla bicolor bicolor, Anguilla marmorata dan Anguilla nebulosa nebulosa (Fahmi et al., 2015). DAS…

  Labuan Bajo, 25 Agustus 2023 – Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam memudahkan nelayan yang ingin melakukan penerbitan ataupun perpanjangan legalitas kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo menggandeng Cabang Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Manggarai Barat, Penyuluh Perikanan, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat dan Yayasan WWF Indonesia untuk menyelenggarakan Gerai Pelayanan Legalitas Kapal Nelayan Kecil. Selama ini, beberapa nelayan mengeluhkan sulitnya untuk bisa melakukan pembaharuan legalitas kapal dikarenakan tidak mengetahui informasi di mana dan persyaratan yang dibutuhkan untuk…

Jakarta, 14 Juni 2023. Dalam rangka menyambut Hari Penyu Sedunia, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Taka Indonesia menyelenggarakan 2023 Indonesia Sea Turtle Symposium and The Greater Coral Triangle Region pada 14-15 Juni 2023 di Jakarta. Simposium ini dihadiri oleh 69 presenter oral dan 14 presenter poster. Kebiasaan migrasi penyu menjadikannya sebagai salah satu spesies yang sangat terancam di laut lepas. Ketujuh spesies penyu saat ini terdaftar ke dalam Red List IUCN untuk spesies terancam punah dan perlindungan pemanfaatannya masuk ke dalam Appendix I dibawah CITES.…

Dewasa ini, tagline fisheries sustainability semakin populer di kalangan industri perikanan. Perhatian konsumen terhadap label keberlanjutan dalam produk perikanan dan akuakultur (Fisheries and Aquaculture Product/FAP) telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dan industri telah beradaptasi dengan minat yang berkembang ini dengan mengadopsi ekolabel perikanan. Masalah utama yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan laut termasuk penangkapan ikan berlebihan (overfishing), penangkapan ikan ilegal, kerusakan habitat, tangkapan sampingan, dan pengelolaan diharapkan bisa dikelola dengan bantuan konsep sustainability tersebut. Konsep tersebut cukup sesuai apabila diterapkan di Indonesia mengingat angka konsumsi ikan di Indonesia sebesar 55,37 kilogram (kg) per kapita pada 2021. Jumlah itu meningkat 1,48% dibandingkan…

Konsep Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 2009 dan telah dilegalkan penggunaannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18/Kep-Djpt/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem. Petunjuk teknis tersebut merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring serta evaluasi status pengelolaan dan pemanfaatan perikanan dengan pendekatan ekosistem di 11 (sebelas) WPP-NRI.   Foto: Proses Finalisasi Modul EAFM (WWF Indonesia/amustofa) Di dalam implementasinya ditetapkanlah Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem yang dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan dan…

Yayasan WWF Indonesia Hibahkan Kapal Riset dan Edukasi -Menami ke BRSDM KP Banyuwangi, 9 Oktober 2022. Kapal Motor Floating Rangers Station atau KM. FRS Menami adalah kapal phinisi yang merupakan kapal riset dan edukasi Yayasan WWF Indonesia secara resmi dihibahkan dan diserahterimakan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menami akan melanjutkan tugasnya bersama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang berada dibawah naungan BRSDM KP. “Sejak tahun 2004, Menami telah mengarungi perairan Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, hingga perairan Bentang laut Sunda - Banda sebagai kapal  riset dan edukasi konservasi…

Ditulis oleh: Agussalim/FIP Facilitator for Mud Crab Kei Yayasan WWF Indonesia  Mungkin Anda pernah membayangkan kedepannya ikan akan habis di lautan. Ikan tinggallah sejarah yang akan diceritakan oleh anak cucu kita kedepan, sehingga mereka hanya mendengar tanpa bisa melihat secara langsung. Ikan akan habis karena ditangkap secara terus-menerus, seperti itulah yang terjadi pada spesies ikan tertentu. Pembelajaran perlu dilakukan seperti kita melihat perikanan sidat (Anguilla spp.) yang mendapat perhatian banyak pihak karena ancaman kepunahan oleh peningkatan konsumsi. Demikian halnya dengan Kepiting Bakau, jika ditangkap secara terus-menerus tanpa ada pengelolaan mungkin akan tidak lagi kita…

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 31/2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45/2009.  Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.  Terkait dengan hal tersebut di atas dan sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, pada tanggal…

Bertempat di Rumah KEHATI (Ruang Rapat Jenggala) pada hari Kamis, 6 April 2023 dilaksanakan kegiatan Kopi Darat EAFM dengan topik “Sampai di Mana EAFM Kita: Tantangan Implementasi Integrasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan Pasca PP No 11/2023 tentang PIT (Penangkapan Ikan Terukur). Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Puasa 1444 H ini berlangsung dengan cukup produktif melalui diskusi-diskusi yang seru seputar perikanan di Indonesia terutama terkait dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diimplementasikan di Indonesia. Bapak Hary Cristijanto dari Direktorat PSDI, DJPT KKP menyebutkan bahwa Penangkapan Ikan Terukur diarahkan sebagai bagian dari revitalisasi perikanan tangkap. Empat aspek utama…