Tag -berita

Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Ikan (FKPPS) Nasional, merupakan acara 2 tahunan yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas perikanan di Indonesia dan kepala pelabuhan yang memiliki izin pusat dan lokasi kegiatannya selalu berpindah-pindah pelaksanaannya di Kota/ Kabupaten pesisir. Pada kesempatan kali ini, Ambon di dapuk menjadi Tuan rumah. Dilaksanakan selama 2 hari Pada 19-20 Maret 2014, FKPPS ini mengusung tema “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Ikan yang berkelanjutan melalui implementasi RPP dan EAFM” dan dibuka sendiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap serta Perwakilan Gubernur Maluku. Selain yang tersebut sebelumnya, acara ini juga menghadirkan perwakilan Peneliti,…

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem – EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) telah ditetapkan. Bertempat di Jakarta, 17 Maret lalu menjadi sejarah bagi perikanan di Indonesia untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan melalui penetapan SK3 EAFM. Penetapan ini dihadiri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP), Dit. Lingkup Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perusahaan perikanan dan kelautan, asosiasi  perusahaan perikanan, fakultas perikanan dan kelautan dari beberapa universitas, serta lembaga swadaya masyarakat yang terbagi menjadi tim verifikator dan perumus. Kedua tim tersebut selanjutnya melakukan sidang pembahasan dan penetapan…

Menindaklanjuti komitmen berbagai pihak untuk menciptakan pengelolaan perikanan lebih baik, pada 18 Februari lalu Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan meresmikan panduan penilaian indikator pelaksanaan Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (EAFM). Peresmian tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 (WPP-NRI 718) yang dilaksanakan di Gedung Mina Bahari 3 Kementrian Kelautan dan Perikanan. Secara global, seluruh praktik perikanan dilakukan secara bertanggung jawab yang berlandaskan norma kode etik perikanan yang bertanggung jawab atau Code of Conduct for Resposible Fisheries (CCRF) tahun 1995. Melalui prinsip-prinsipnya, EAFM…

Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach Fisheries Management – EAFM) yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan perikanan membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengembangkan SDM tersebut, disusunlah sebuah standar kompetensi kerja (SKK) yang melibatkan semua unsur pengelola dan pengguna sumberdaya perikanan. Penyusunan standar kerja EAFM bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kelautan Perikanan dan Direktorat Sumberdaya Ikan KKP yang diinisiasi sejak September 2013 hingga awal  Februari 2014 lalu. Menindaklanjuti komitmen pengembangan SDM untuk EAFM, dilakukan workshop kesepakatan terkait SKK EAFM pada 13 Februari 2014 di Hotel Aston…

Indonesia Perlu Perbaiki Pengelolaan Tuna Untuk Peningkatan Daya Saing Di Pasar Tuna Global. Jakarta (20/12) – Indonesia adalah salah satu negara produsen tuna terbesar di dunia. Dengan total produksi 613.575 ton pertahun dengan nilai sebesar 6,3 triliun rupiah pertahun (KKP, 2011), dan dikung dengan wilayah yang mencakup dua samudera kunci untuk perikanan tuna (Samudera Hindia dan Pasifik) Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumberdaya, habitat dan juga perdagangan.  Disatu sisi, keberlanjutan stock sumberdaya tuna di alam terus merosot karena masih lemahnya pengelolaan perikanan tuna. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia status tingkat ekploitasi…

Konsultasi Nasional Hasil Pilot Testing Di Tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Mengakhiri Proses Pengembangan Indikator EAFM di Indonesia Pada tahun 2012, pilot testing Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) berbasis spesies dan wilayah pengelolaan telah dilakukan di Wakatobi, Berau, Flores Timur, Lembata, Alor, Kei, dan Seram bagian Timur. Pilot testing ini dilakukan untuk melihat apakah relevan untuk diterapkan pada scope wilayah kecil dengan spesies ikan yang spesifik. Pada kali ini Universitas Syiah Kuala, Universitas Riau, Institut Pertanian bogor, Universitas Hasanudin, Universitas Mulawarman, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Mataram, Universitas Pattimura, Universitas Haloeleo, serta Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang merupakan embrio dari…

Oleh:Chiquita Tri Rezki Pada Kamis, 17 Oktober 2013 lalu dalam rapat perkembangan implementasi EAFM yang bertempat di Bogor telah diluncurkan situs web National Working Group (NWG) 2 tentang Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) www.eafm-indonesia.net , yang diresmikan oleh Kepala Sub Direktorat Laut Territorial dan Kepulauan, Direktorat Sumber Daya Ikan, Ibu Ir. Erni Widjajanti, M.Ag.Buss. Situs web ini merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dengan tampilan dan informasi yang telah diperbarui dan memiliki fungsi utama sebagai database pengelolaan sumber daya perikanan tangkap Indonesia. Rapat perkembangan implementasi EAFM ini dibuka dengan pemaparan mengenai perkembangan pengelolaan…

Menurut FAO (2003), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada sumber daya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk perikanan di dalam batas – batas ekologis yang berarti. Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan ini sangat penting diimplementasikan di Indonesia sebagai salah satu acuan penting pengelolaan, menuju perikanan Indonesia lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Selama ini pengelolaan dan praktek perikanan di Indonesia masih terfokus pada jumlah tangkapan, belum…

Oleh: Dwi Ariyogagautama Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2004 Perikanan didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hal ini pun dipertegas kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45 tahun 2009. Dijelaskan juga perlu adanya upaya pengelolaan perikanan dalam menunjang keberlangsungan sumberdaya perikanan, Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi…